Kategori: Uncategorized

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengapresiasi kembali beroperasinya Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional, ditandai dengan penerbangan perdana rute Lampung-Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai TransNusa, Kamis (12/2/2026) pukul 11.00 WIB.

Wahrul menyebut, dibukanya kembali penerbangan internasional merupakan kabar baik bagi masyarakat Lampung dan menjadi momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, ini adalah bentuk rasa syukur kita karena penerbangan internasional kembali hadir di Lampung. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan percepatan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini kabar baik bagi kita semua,” ujar Wahrul.

Ia menegaskan, seluruh pihak harus terus meningkatkan kesiapan pengelolaan Bandara Radin Inten II agar memenuhi standar bandara internasional, mulai dari aspek keamanan penerbangan, pelayanan penumpang, keimigrasian, kepabeanan, karantina, hingga layanan ground handling.

Menurutnya, kualitas layanan yang prima menjadi kunci agar status internasional Bandara Radin Inten II dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

“Saya percaya Pak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memiliki banyak target dan strategi untuk menghadirkan wisatawan ke Lampung, dan sebaliknya, sehingga status bandara internasional ini bisa bertahan ke depan,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan mencapai 2,4 juta orang. Tetapi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat okupansi hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Di mana, okupansi hotel pada momen Nataru tahun ini tercatat 81 persen dari 4.256 kamar. Angka tersebut turun 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan PHRI. Ia menilai ada potensi masalah serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” kata Ahmad Basuki, Selasa (12/1/2026)

Menurutnya, jika benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.

“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” kata politisi PKB Lampung ini.

Diketahui, PHRI menyebut tidak ada kenaikan okupansi selama periode Nataru. Sementara data kenaikan kunjungan wisatawan justru berasal dari Dinas Pariwisata.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya berencana memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk duduk bersama, membuka data secara transparan, dan menjelaskan perbedaan angka yang mencolok tersebut.

“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.

Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Kita lagi rame-rame gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.

Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah. (rm)

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai kebijakan tersebut penting guna menjamin keberlangsungan pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik.

“Tidak sedikit kasus di lapangan yang berujung pidana terhadap guru, bahkan sampai pemecatan dari status kepegawaiannya,” ujar Syukron, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, keberadaan Pergub perlindungan guru memang sangat dibutuhkan, sepanjang substansi dan muatan aturannya disusun secara proporsional dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Syukron menegaskan, perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam undang-undang. Karena itu, perlindungan terhadap guru juga harus ditempatkan secara seimbang agar tidak saling menegasikan.

“Guru harus nyaman mendidik, siswa juga nyaman belajar. Jangan sampai aturan ini memberatkan salah satu pihak saja,” tegasnya.

Ia juga menilai penyusunan Pergub tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua, hingga pemerhati pendidikan, agar aturan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan riil.

Bahkan, Syukron mendorong agar regulasi tersebut ke depan tidak berhenti hanya pada level Peraturan Gubernur.

“Kalau isinya bagus, jangan hanya Pergub. Bisa didorong menjadi Peraturan Daerah (Perda), supaya kekuatan hukumnya lebih luas,” tandasnya.(rm)

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung atas dibukanya penerbangan internasional perdana rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Raden Inten II yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/2/2026).

Penerbangan internasional perdana (inaugural flight) tersebut akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 11.00 WIB dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur.

Yusnadi menilai langkah ini sebagai terobosan penting yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam menghidupkan kembali konektivitas penerbangan internasional dari Bandara Raden Inten II. Namun demikian, ia mengingatkan agar penerbangan tersebut tidak berhenti sebatas seremoni semata.

“Kami ucapkan selamat kepada Dinas Perhubungan yang sudah melakukan terobosan sehingga penerbangan internasional Lampung–Malaysia ini bisa terwujud. Tapi jangan sampai ini hanya seremonial atau hanya sekali terbang, mengingat sebelumnya pernah ada penerbangan serupa yang akhirnya berhenti,” kata Yusnadi, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, rute Lampung–Malaysia merupakan pintu strategis yang harus dijaga keberlangsungannya agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata, baik wisata alam, religi, budaya, maupun kuliner, termasuk komoditas unggulan hasil bumi yang layak dipromosikan ke pasar internasional.

“Kalau ini dijaga dan berjalan rutin, penerbangan Lampung–Malaysia bisa menjadi kunci mendatangkan wisatawan, pelaku usaha, hingga investor. Ini bukan tujuan akhir, tetapi sarana konektivitas ke negara lain di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusnadi menekankan bahwa penerbangan reguler tidak hanya berfungsi sebagai angkutan penumpang, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Angkasa Pura selaku pengelola bandara, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan guna memastikan keberlanjutan rute internasional tersebut.

“Tugas pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan adalah memastikan penerbangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada kesinambungan kebijakan, promosi wisata yang berkelanjutan, perbaikan destinasi, serta dukungan agar maskapai tetap sehat secara ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, Yusnadi juga mendorong dukungan terhadap rencana pembukaan penerbangan umrah melalui Bandara Raden Inten II. Ia menilai jumlah jemaah umrah asal Lampung cukup besar sehingga berpotensi meningkatkan PAD sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, AM Syafei, menghadiri Konferensi Wilayah (Konferwil) IV Pagar Nusa Provinsi Lampung yang digelar di Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Konferwil yang mengusung tema “Menjaga Tradisi, Merajut Persatuan, Menyongsong Kejayaan” tersebut dihadiri jajaran pengurus, anggota, serta keluarga besar Pagar Nusa se-Provinsi Lampung. Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen dalam menjaga tradisi, budaya, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

Dalam kesempatan itu, AM Syafei menegaskan DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh keberadaan organisasi kemasyarakatan berbasis budaya dan keagamaan yang berperan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, Pagar Nusa tidak hanya berfokus pada pengembangan seni bela diri, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“Pagar Nusa memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. DPRD tentu mendorong agar organisasi ini semakin mandiri dan profesional,” ujar AM Syafei.

Pada rangkaian kegiatan Konferwil IV tersebut, AM Syafei juga dilantik sebagai bagian dari kepengurusan Pimpinan Wilayah Pagar Nusa Lampung masa khidmat 2026–2031. Pelantikan ini menjadi bentuk komitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga tradisi, memperkuat nilai keislaman, serta menumbuhkan semangat persatuan di tengah masyarakat.

Keterlibatan unsur DPRD dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan stabilitas sosial.

Konferwil IV Pagar Nusa Lampung juga diisi dengan musyawarah organisasi, konsolidasi internal, serta pembahasan arah kebijakan organisasi ke depan. Forum ini menjadi wadah evaluasi program kerja sekaligus perumusan langkah strategis guna memperkuat tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Ahmad Basar ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pagar Nusa Lampung masa khidmat 2026–2031. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa Pagar Nusa Lampung semakin solid, maju, dan profesional dalam menjalankan program-program organisasi ke depan. (*)

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi IVDPRD Provinsi Lampung,Yusnadi, menanggapi peristiwa kecelakaan satu unit minibus yang terjun ke sungai di jembatan gantung Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin (9/2/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam insiden tersebut, sebanyak 18 penumpang berada di dalam kendaraan. Dua orang dilaporkan dalam kondisi kritis, namun tidak terdapat korban jiwa. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan badan minibus berada di sungai, sementara jembatan gantung tampak miring. Warga setempat bergotong royong mengevakuasi penumpang dan sopir dari dalam kendaraan.

Yusnadi menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menilai kecelakaan ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kondisi jembatan penghubung masyarakat yang sebagian besar sudah berusia lama dan tidak lagi layak digunakan.

“Ini perlu menjadi perhatian khusus. Banyak jembatan dengan konstruksi lama di Lampung yang kondisinya serupa. Jangan menunggu ada korban atau kejadian viral baru dilakukan perbaikan,” tegasnya, Selasa (10/2).

Menurut Yusnadi, jembatan merupakan akses vital masyarakat sehingga harus masuk dalam skala prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ia mengungkapkan, dalam sejumlah rapat bersama instansi teknis dan kementerian terkait, telah dibahas solusi perbaikan jembatan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Ia mencontohkan perbaikan jembatan di Kali Pasir dan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang sebelumnya sempat viral dan kini telah menunjukkan progres. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan gantung sementara agar aktivitas masyarakat tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.

“Model seperti itu juga perlu diterapkan di Tanggamus dan Lampung Tengah, khususnya pada jembatan gantung yang sudah tidak layak pakai. Minimal dibuatkan jembatan gantung sementara agar mobilitas antar desa tidak terputus,” ujarnya.

Yusnadi menegaskan pemerintah daerah harus lebih proaktif melakukan monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan rutin terhadap jembatan-jembatan di Lampung.

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dalam rangka persiapan menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

HLM TPID dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Kehadiran Ketua DPRD Lampung menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang hari besar keagamaan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Lampung menyampaikan arahan terkait upaya pengendalian inflasi daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan lintas sektor.

Sejumlah laporan disampaikan, di antaranya kondisi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok strategis, evaluasi serta prospek inflasi terkini di Provinsi Lampung, kesiapan sarana dan moda transportasi darat, laut, dan udara, hingga ketersediaan bahan bakar minyak dan gas elpiji.

Selain itu, HLM TPID juga membahas kesiapan Perum Bulog dalam menjaga pasokan pangan serta langkah-langkah antisipatif guna memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

Rapat strategis ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, unsur TNI–Polri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta perwakilan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD di Provinsi Lampung, termasuk para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili.

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menegaskan pentingnya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, kesejahteraan insan pers menjadi fondasi utama agar media tetap mampu menyajikan pemberitaan yang objektif dan berimbang.

“Pers yang kuat lahir dari insan pers yang sejahtera. Jika kesejahteraannya diperhatikan, maka independensi dan objektivitas dalam pemberitaan akan semakin terjaga,” ujar Andika, Senin (9/2).

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi serta tekanan berbagai kepentingan, jurnalis dituntut tetap tegak lurus pada fakta. Profesionalisme, kata dia, bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus dijaga secara konsisten.

“Media bukan alat propaganda. Media adalah ruang publik yang harus menghadirkan kebenaran secara adil dan berimbang. Kritik boleh keras, tetapi harus berbasis data dan fakta,” tegasnya.

Andika juga berharap ekosistem pers diProvinsi Lampungsemakin sehat melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan insan media. Ia meyakini, pembangunan daerah akan berjalan lebih transparan dan akuntabel apabila pers menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara optimal.

“Pers adalah mitra strategis pembangunan. Tanpa pengawasan yang kuat dari media, kebijakan publik bisa kehilangan arah. Karena itu, kami ingin pers Lampung semakin profesional, berintegritas, dan tentu saja lebih sejahtera,” tambahnya.

PolitisiPartai GerindraLampung ini juga mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga marwah jurnalistik di tengah tantangan digitalisasi dan maraknya informasi yang belum terverifikasi.

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur, Yusnadi, menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Jembatan Kali Pasir, Way Bungur, yang selama ini menjadi infrastruktur vital bagi aktivitas masyarakat dan pergerakan perekonomian setempat.

Hal tersebut disampaikan Yusnadi usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan Jembatan Way Bungur yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, Senin (9/2/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Korem 043/Gatam, unsur TNI dari Koramil, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Yusnadi menjelaskan, pemerintah telah menyepakati dua langkah strategis untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Pertama, dalam waktu dekat akan dibangun jembatan gantung Merah Putih sebagai solusi darurat, khususnya untuk pejalan kaki dan kendaraan ringan.

Kedua, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melaksanakan pembangunan jembatan permanen dengan konstruksi yang lebih kokoh dan berorientasi jangka panjang.

“Jembatan Kali Pasir Way Bungur ini sangat vital bagi masyarakat. Karena itu, tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa akses. Jembatan gantung sementara menjadi solusi cepat, sementara jembatan permanen sudah masuk perencanaan dan akan dilaksanakan oleh Kementerian PU,” ujar Yusnadi yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung.

Ia menegaskan, seluruh pihak terkait berkomitmen mempercepat proses pembangunan, baik dari aspek teknis, administrasi, maupun pengamanan di lapangan. Keterlibatan unsur TNI, kata Yusnadi, menjadi bukti keseriusan negara dalam menjamin keselamatan dan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

Yusnadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar serta mendukung proses pembangunan yang tengah berjalan. Ia memastikan akan terus mengawal langsung agar seluruh rencana yang telah disepakati dapat terealisasi sesuai target.

BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI PerjuanganDPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bukan sebagai seremoni simbolik, melainkan momentum evaluasi terhadap arah demokrasi. Menurutnya, pers yang sehat adalah pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat.

Lesty menegaskan, peran media memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pembangunan. Setiap kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, membutuhkan pengawasan yang jernih, objektif, dan berkelanjutan dari pers.

“Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan menjauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Senin (9/2).

Ia menilai tantangan pers saat ini semakin kompleks seiring disrupsi digital yang memicu banjir informasi. Namun demikian, tidak semua informasi lahir dari proses verifikasi yang benar. Dalam kondisi tersebut, media arus utama dituntut tampil sebagai jangkar kebenaran.

“Kecepatan adalah tuntutan zaman, tetapi akurasi adalah prinsip. Pers harus tetap berpegang pada etika, menjaga independensi, dan tidak larut dalam polarisasi,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini juga menyoroti pentingnya keberanian pers dalam menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Menurutnya, fungsi media tidak sebatas memuat pernyataan pejabat, melainkan menghadirkan realitas masyarakat secara utuh dan apa adanya.

“Ketika rakyat kecil tidak terdengar, di situlah pers harus hadir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga keberpihakan pada keadilan,” kata Ketua DPCPDI Perjuangan Lampung Selatantersebut.

Lebih lanjut, Lesty menekankan bahwa HPN 2026 harus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers merupakan fondasi negara demokratis. Namun kebebasan itu, katanya, harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme yang tinggi.

Ia menambahkan, hubungan antara pers dengan institusi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, seharusnya dibangun di atas prinsip transparansi dan saling menghormati peran. Ruang demokrasi, menurutnya, akan semakin sehat ketika media diberikan akses terbuka untuk menggali data, menguji kebijakan, serta menyampaikan kritik tanpa tekanan.