My Blog

Kategori: Uncategorized

  • Kolaborasi PTPN III dan InJourney Sukses Gelar Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok

    Kolaborasi PTPN III dan InJourney Sukses Gelar Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok

    Lampung Selatan – Rangkaian Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung pada 16–19 Agustus 2026 telah berakhir. Program ini menjangkau pelaku UMKM, pengelola guest house, pelajar, kelompok tani, dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta penguatan desa wisata.

    Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama InJourney Group, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Desa Bulok, dan berbagai unsur masyarakat setempat. Dukungan pemerintah daerah berperan dalam koordinasi pelaksanaan, penyelarasan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan perangkat daerah dan masyarakat selama program berlangsung.

    Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bulok. Selama pelaksanaan program, sebanyak 40 pelaku UMKM mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan dan digitalisasi usaha. Enam pengelola guest house juga memperoleh pelatihan hospitality untuk meningkatkan standar pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi pengunjung.

    Di bidang pendidikan, sekitar 150 siswa mengikuti kegiatan Relawan Mengajar. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya makanan bergizi, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napza, serta kedisiplinan.

    Sementara itu, jalan sehat dan kegiatan posyandu yang dilaksanakan bersama masyarakat diikuti sekitar 400 orang. Kegiatannya mencakup pemeriksaan kesehatan anak dan orang dewasa, pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan asam urat, pemberian obat-obatan ringan, serta penyaluran makanan bergizi.

    Aksi lingkungan melibatkan 10 Relawan Bakti BUMN dan 71 warga. Kolaborasi tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 700 kilogram sampah dari kawasan Pantai

    Teluk Nipah. Keterlibatan relawan dan warga juga terlihat dalam pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 81 meter. Kegiatan yang melibatkan 10 relawan dan 71 warga tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, menyampaikan bahwa capaian program tidak hanya tercermin dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dan kapasitas yang ditinggalkan setelah program selesai.

    “Relawan Bakti BUMN dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama yang melanjutkan perubahan. Tujuannya agar potensi Desa Bulok dapat dikelola secara mandiri dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Denaldy.

    Menurut Denaldy, keterlibatan aktif warga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program. Karena itu, kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan penerima manfaat perlu terus diperkuat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan desa wisata.

    Kolaborasi untuk Keberlanjutan Desa

    Seorang pelaku usaha homestay di Desa Bulok, Supriyanto, mengatakan program tersebut membuat potensi Desa Bulok semakin dikenal sekaligus membuka pemahaman baru mengenai pengelolaan lingkungan dan peluang ekonomi masyarakat.

    “Desa Bulok memiliki potensi yang masih dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, masyarakat merasakan perhatian dan dukungan yang besar,” ujar Supriyanto.

    Ia mengatakan kegiatan pembersihan kawasan Pantai Teluk Nipah, misalnya, membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Bantuan sarana pengelolaan sampah juga membuka pemahaman bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan pengetahuan tersebut dapat kami pahami dan aplikasikan dalam kegiatan serta pengembangan Desa Bulok,” katanya.

    Selain program pelatihan, pendidikan, kesehatan, dan pembersihan kawasan pesisir, rangkaian Relawan Bakti BUMN 2026 juga mencakup dukungan sarana pengelolaan sampah serta penyerahan dan penanaman 810 bibit kelapa bersama Kelompok Tani Desa Bulok. Bibit tersebut selanjutnya dikelola oleh kelompok tani sebagai bagian dari penghijauan, pemanfaatan lahan produktif, dan penguatan potensi ekonomi masyarakat.

    Rangkaian Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok ditutup oleh Direktur SDM dan Teknologi Informasi PTPN I (Persero), Siwi Peni mewakili Direksi PTPN III (Persero); Director Office of the Board Danantara Asset Management (Persero), Tony Andrianto; Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto; dan General Manager Bandara Internasional Radin Inten II Lampung Selatan, Kiki Eprina Arieanti Dalam kesempatan tersebut, Siwi Peni, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas dukungan dan kolaborasi selama persiapan hingga pelaksanaan program.

    “Dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

    Menurut Siwi, berakhirnya rangkaian kegiatan selama empat hari bukan menjadi akhir dari kolaborasi. Pengetahuan, fasilitas, dan kegiatan yang telah dijalankan diharapkan dapat diteruskan oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pemerintah daerah.

    “Keberlanjutan menjadi hal yang paling penting. Kami berharap manfaat program ini dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

    Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok dilaksanakan melalui sinergi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beserta subholding PTPN I, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi pengembangan Desa Bulok sebagai desa wisata yang bersih, berdaya, dan berkelanjutan.

  • Women Empowerment Fatayat NU: Menguatkan Perempuan, Menggerakkan Perubahan Sosial

    Women Empowerment Fatayat NU: Menguatkan Perempuan, Menggerakkan Perubahan Sosial

    LAMPUNG TENGAH — Semangat pemberdayaan perempuan kembali digaungkan melalui Program Women Empowerment: Road to Indonesia Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSCE) 2026. Kegiatan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Fatayat NU Lampung Tengah ini digelar di Lampung Tengah dan dihadiri puluhan kader perempuan, Jumat (15/5/2026).

    Acara menghadirkan jajaran Pimpinan Pusat Fatayat NU, termasuk Sahabat Hj. Siti Ela Nuryamah beserta rombongan. Mereka memberikan penguatan kepada kader Fatayat NU se-Lampung Tengah tentang kemandirian ekonomi, kepemimpinan perempuan, dan peran strategis perempuan dalam pembangunan masyarakat.

    Program ini digelar sebagai persiapan menuju ICWSCE 2026 sekaligus memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Fokusnya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada penguatan kepercayaan diri, pengetahuan, dan keberanian perempuan mengambil peran di ruang sosial.

    Dalam sambutannya, Hj. Siti Ela Nuryamah menegaskan perempuan masa kini harus mandiri, produktif, dan berani berkembang. Ia menyebut pemberdayaan perempuan adalah kunci lahirnya generasi kuat dan lingkungan sosial yang sehat.

    “Perempuan memiliki kekuatan besar dalam membangun keluarga dan masyarakat. Ketika perempuan berdaya, maka lahirlah generasi yang kuat dan lingkungan sosial yang sehat,” ujarnya di hadapan peserta.

    Suasana acara berlangsung hangat dan interaktif. Para kader aktif mengikuti sesi diskusi dan motivasi. Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat jaringan antarperempuan dalam pengembangan usaha, pendidikan, dan gerakan sosial kemasyarakatan.

    Kolaborasi dengan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan kini menjadi agenda bersama, khususnya dalam penguatan ekonomi syariah dan pengembangan UMKM perempuan berbasis komunitas.

    Fatayat NU Lampung Tengah menegaskan komitmennya sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

    Melalui program ini, diharapkan lahir perempuan-perempuan tangguh yang mampu menjadi inspirasi, pelopor kebaikan, dan penguat ketahanan keluarga di tengah dinamika zaman. (yla/ury)

  • Creative Talk Dorong UMKM Metro Tingkatkan Daya Saing Global lewat Kolaborasi Desain

    Creative Talk Dorong UMKM Metro Tingkatkan Daya Saing Global lewat Kolaborasi Desain

    Metro – Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar kegiatan Creative Talk bertema “Kolaborasi Desain untuk Daya Saing Global” di Hotel Aidia Grande, Kota Metro, Senin (11/5/2026).

    Kegiatan tersebut diikuti para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) se-Kota Metro yang antusias mengikuti diskusi mengenai pentingnya desain dalam meningkatkan kualitas produk, nilai jual, hingga daya saing di pasar global.

    Hadir dalam kegiatan itu, Hj. Chusnunia Chalim dan Amir Hamzah dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kehadiran para narasumber dan praktisi desain serta ekonomi kreatif memberikan wawasan dan motivasi kepada peserta agar terus berinovasi dalam mengembangkan usaha.

    Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan bahwa kolaborasi desain menjadi strategi penting bagi pengembangan produk UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Desain dinilai tidak hanya berfungsi sebagai unsur estetika, tetapi juga menjadi identitas serta kekuatan branding sebuah produk.

    Para peserta juga diajak memahami pentingnya membangun jejaring dan kolaborasi dengan profesional di bidang desain dan ekonomi kreatif guna memperluas peluang pasar produk lokal.

    Melalui kegiatan Creative Talk ini, pemerintah berharap para pelaku UMKM di Kota Metro semakin termotivasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas serta memiliki daya saing global. (yla/*)

  • Workshop dan Seminar Pegiat Seni Dorong Pelestarian Budaya Lokal di Kota Metro

    Workshop dan Seminar Pegiat Seni Dorong Pelestarian Budaya Lokal di Kota Metro

    Metro — Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Workshop dan Seminar Pegiat Seni Rupa dan Seni Pertunjukan di Hotel Aidia Grande, Kota Metro, Minggu (10/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong pelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di Lampung.

    Kegiatan yang diikuti para pegiat seni rupa dan seni pertunjukan se-Kota Metro ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kreativitas, serta kemampuan promosi dan pemasaran karya seni agar mampu bersaing di era global tanpa meninggalkan identitas budaya daerah.

    Acara tersebut dihadiri Hj. Chusnunia Chalim serta Amin Hamzah. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi kreatif, khususnya pada bidang seni rupa dan seni pertunjukan.

    Dalam sambutannya, Chusnunia Chalim yang akrab disapa Mbak Nunik menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah arus modernisasi.

    “Kita wajib melestarikan kesenian budaya lokal supaya anak cucu kita akan terus mengenal kekayaan budaya yang kita miliki,” ujar Mbak Nunik di hadapan peserta seminar.

    Sementara itu, Amin Hamzah menyampaikan bahwa sektor seni rupa dan seni pertunjukan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara kreatif dan profesional.

    Melalui workshop dan seminar tersebut, peserta memperoleh wawasan mengenai pengembangan kreativitas, strategi pemasaran karya seni, hingga pentingnya kolaborasi dalam memperkuat daya saing pegiat seni di tingkat nasional maupun internasional.

    Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapat antusias tinggi dari peserta. Mereka berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di Metro dan Provinsi Lampung secara umum. (yla/*)

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

  • A. Giri Akbar : LHP BPK Harus Jadi Instrumen Perbaikan Sistem Pemerintahan

    A. Giri Akbar : LHP BPK Harus Jadi Instrumen Perbaikan Sistem Pemerintahan

    BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menegaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Penegasan tersebut disampaikan Giri Akbar saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (11/2/2026).

    Menurut Giri Akbar, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

    “DPRD menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dijalankan secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Giri Akbar juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai agenda strategis daerah yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang konsisten dan berpihak kepada petani agar sektor pangan daerah semakin kuat dan berkelanjutan.

    Selain itu, Ketua DPRD Lampung mengingatkan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan akuntabel. Menurutnya, BUMD merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang menggunakan keuangan publik sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

    Giri Akbar menegaskan DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan demi memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Menutup sambutannya, Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

     

  • Budhi Condrowati Apresiasi Reaktivasi BPJS PBI

    Budhi Condrowati Apresiasi Reaktivasi BPJS PBI

    BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi VDPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya warga Lampung yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari negara.

    Budhi menilai reaktivasi BPJS PBI mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan nawacitaPDI Perjuanganyang menempatkan kebijakan pro-rakyat sebagai prioritas utama.

    “Keputusan ini sejalan dengan nawacita PDI Perjuangan, di mana kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Kami sebagai kader partai yang diamanahkan di legislatif tentu mendukung dan akan mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran,” ujar Budhi, Kamis (13/2/2026).

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu menilai langkah pemerintah mengaktifkan kembali BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan merupakan keputusan tepat. Hal tersebut menunjukkan negara kembali hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

    “Reaktivasi ini patut disyukuri. Artinya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar anggaran negara benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” katanya.

    Meski demikian, Budhi mengingatkan pentingnya kesiapan teknis di lapangan. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah,BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit agar masyarakat tidak kembali mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan.

    “Rumah sakit harus segera berkoordinasi. Jangan sampai pasien dipingpong atau dilempar ke sana kemari hanya karena persoalan administrasi. Ini menyangkut nyawa,” tegasnya.

    Selain itu, Budhi berharap kebijakan reaktivasi BPJS PBI benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, bukan sekadar keputusan administratif. Ia menegaskan DPRD Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

    “Kami ingin kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Negara tidak boleh abai dalam urusan pelayanan kesehatan karena ini menyangkut hak dasar warga,” pungkasnya.(*)

  • Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Apresiasi Promosi Doktor Muhammad Firsada

    Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Apresiasi Promosi Doktor Muhammad Firsada

    BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., menghadiri Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Firsada, M.Si., yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung. Kamis (12/02/2026),

    Promosi doktor tersebut mengangkat disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.” Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan nilai kebangsaan dan moderasi beragama dalam menghadapi penetrasi ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan ketahanan ideologi bangsa.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua Tim Penguji Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag., Ketua DWP Provinsi Lampung Ibu Agnesia Bulan Marino, S.E.

    Serta para Bupati/Walikota atau yang mewakili, Kasatgaswil Densus 88 Lampung Kombes Pol. Stialanri Kurniawan Setinggar, S.I.K., pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, para rektor universitas atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta keluarga promovendus.

    BACA :  Angota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi Melangsungkan Kegiatan Reses Masa Persidangan I

    Dalam abstraknya dijelaskan bahwa pencegahan radikalisme tidak cukup hanya berbasis pendekatan keamanan, melainkan memerlukan strategi komprehensif melalui pendidikan, pembinaan sosial-keagamaan, serta sinergi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil.

    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ideologis transnasional memerlukan pendekatan pencegahan berbasis legitimasi sosial dan kultural (intermediary approach) melalui tahapan transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai.

    Moderasi beragama ditegaskan sebagai instrumen pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam, sekaligus strategi harmonisasi ideologi berbasis nilai kebangsaan dan kearifan lokal Lampung dalam bingkai NKRI.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas capaian akademik tersebut. Ia berharap gelar doktor yang diraih dapat membawa keberkahan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

    “Semoga gelar doktor yang diraih ini menjadi berkah dan bermanfaat, terutama bagi Provinsi Lampung.

    Disertasinya sangat relevan karena membahas moderasi beragama dan pencegahan radikalisasi serta terorisme. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi referensi yang mendorong upaya bersama dalam menekan penyebaran radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung,” ujar Giri Akbar.

    Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Firsada beserta keluarga atas capaian tersebut.

    “Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Firsada dan keluarga. Semoga ilmu yang diraih menjadi ilmu yang berkah serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

    Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama di Provinsi Lampung.

  • Anggota DPRD, Wahrul Apresiasi Kinerja TKBM Panjang

    Anggota DPRD, Wahrul Apresiasi Kinerja TKBM Panjang

    BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengapresiasi berbagai program Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang yang dinilai memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan keluarga buruh, mulai dari penyediaan rumah, kepesertaan BPJS, hingga dukungan pendidikan bagi anak-anak buruh.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wahrul saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Kamis (12/2/2026).

    Dalam kesempatan itu, Wahrul juga mengucapkan selamat kepada Ketua TKBM Panjang, Agus Sujatma, beserta jajaran pengurus yang baru.

    Ia berharap kepengurusan ke depan mampu terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan agar semakin optimal dan tepat sasaran.

    “Kesejahteraan buruh dan keluarganya harus menjadi prioritas utama. Program yang sudah berjalan baik perlu dipertahankan, sementara yang belum maksimal harus terus dibenahi,” ujarnya.

    RAT Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang turut dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Afriansyah Nur, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi RI Hendra Saragi, Anggota DPD RI Bustami Zainuddin, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, serta perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Panjang, Pelindo, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Kota Bandarlampung, serta unsur asosiasi dan mitra terkait lainnya.

  • Diah Dharma Yanti Hadiri FGD KUHP Nasional

    Diah Dharma Yanti Hadiri FGD KUHP Nasional

    BANDAR LAMPUNG – AnggotaDPRD Provinsi Lampungdari Fraksi PAN,Diah Dharma Yanti, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Advokat Perempuan LampungdiBalai Keratun, Kamis (12/2/2026).

    FGD tersebut mengangkat tema “Perzinahan dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional (Pasal 284 KUHP lama serta Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional)”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membedah perubahan dan pembaruan pengaturan hukum pidana nasional, khususnya delik kesusilaan yang kerap menjadi perhatian publik.

    Dalam diskusi, para narasumber memaparkan perbandingan antara ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional, mencakup perubahan substansi norma, perluasan ruang lingkup delik aduan, hingga implikasi penerapannya di tengah masyarakat.

    Diah menilai pembaruan KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi hukum yang perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, pemahaman komprehensif penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun multitafsir dalam implementasi norma baru.

    “Perubahan regulasi harus diiringi sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” ujarnya.

    Sebagai unsur legislatif daerah, DPRD Provinsi Lampung memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kehadiran anggota DPRD dalam forum ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi hukum serta upaya memastikan kebijakan nasional dapat dipahami dan diterapkan dengan baik di daerah.

    FGD ini dihadiri advokat, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta berbagai unsur masyarakat. Melalui diskusi yang konstruktif dan partisipatif, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap KUHP Nasional demi kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

Powered by CookieAdmin