{"id":284,"date":"2026-01-26T15:21:30","date_gmt":"2026-01-26T15:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/wartaedukasi.net\/?p=284"},"modified":"2026-02-23T15:24:47","modified_gmt":"2026-02-23T15:24:47","slug":"pegawai-sppg-diangkat-jadi-pppk-syukron-lukai-rasa-keadilan-guru-honorer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wartaedukasi.net\/?p=284","title":{"rendered":"Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK, Syukron: Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer"},"content":{"rendered":"

BANDAR LAMPUNG \u2013\u00a0Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik.<\/span><\/p>\n

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi namun hingga kini belum juga diangkat menjadi PPPK.<\/span><\/p>\n

\u201cSaya memahami alasan pemerintah mengangkat petugas MBG sebagai PPPK. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program MBG yang memang penting dan bahkan menjadi rekomendasi WHO dan PBB untuk meningkatkan kualitas dan kecerdasan anak Indonesia,\u201d ujar Syukron, Senin (26\/1\/2026).<\/span><\/p>\n

Namun demikian, ia menyayangkan langkah pemerintah yang dinilainya terlalu cepat, mengingat program MBG sendiri belum berjalan satu tahun penuh.<\/span><\/p>\n

\u201cYang disayangkan, kenapa begitu cepat petugas MBG ini diangkat menjadi PPPK, sementara guru honorer sudah mengabdi bertahun-tahun, demo berjilid-jilid, bahkan sampai menangis, tapi belum juga diangkat,\u201d tegasnya.<\/span><\/p>\n

Syukron menilai kondisi tersebut melukai perasaan dan rasa keadilan para guru honorer. Terlebih, menurutnya, selama ini tidak pernah terdengar tuntutan dari petugas MBG terkait pengangkatan status atau kenaikan gaji.<\/span><\/p>\n

\u201cKita belum pernah dengar karyawan MBG demo minta diangkat PPPK. Yang justru sering muncul adalah temuan layanan MBG di lapangan, mulai dari makanan mentah, basi, sampai distribusi yang tidak tepat waktu,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n

Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan kualitas layanan MBG ketimbang mempercepat pengangkatan status pegawai.<\/span><\/p>\n

\u201cYang semestinya dilakukan sekarang adalah memperbaiki kinerja layanan MBG, memastikan tidak ada lagi makanan mentah atau basi, dan distribusi tepat waktu, bukan buru-buru mengangkat pegawainya jadi PPPK,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n

Meski demikian, Syukron menegaskan jika kebijakan tersebut telah diputuskan bersama DPR RI, maka pemerintah pusat harus menunjukkan keseriusan yang sama terhadap nasib guru honorer.<\/span><\/p>\n

\u201cKalau petugas MBG diangkat PPPK, maka pemerintah juga harus serius dan bertahap menganggarkan pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK, agar tidak menimbulkan kecemburuan,\u201d lanjut politisi PKS ini.<\/span><\/p>\n

Ia juga menyinggung maraknya parodi bernada satir di media sosial yang menggambarkan ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan pegawai MBG.<\/span><\/p>\n

\u201cKita sedih melihat parodi-parodi ini. Ada guru sarjana yang kuliah bertahun-tahun tapi gajinya kalah jauh. Ini sindiran keras ke pemerintah,\u201d ungkapnya.<\/span><\/p>\n

Syukron menambahkan, kondisi guru honorer di bawah Kementerian Agama bahkan lebih memprihatinkan. (rm)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDAR LAMPUNG \u2013\u00a0Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":287,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-284","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=284"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/284\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":288,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/284\/revisions\/288"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wartaedukasi.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}